150+ Soal dan Jawaban SKB Satpol PP (Polisi Pamong Praja) - Pada artikel ini admin akan membahas kisi-kisi materi berserta soal SKB Satpol PP. Satpol PP atau Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu jabatan atau formasi ASN yang cukup banyak peminatnya.
 |
| Soal dan Jawaban SKB Satpol PP |
Baca juga: Download Materi Pokok Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS Terbaru
Pengertian Satpol PP
Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Pol PP adalah anggota polisi pamong praja sebagai aparat pemerintah daerah yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertibanumum dan ketenteraman masyarakat.
Pada kesempatan ini admin menyediakan Buku SKB Satpol PP untuk persiapan ujian kompetensi pada rekrutmen satpol PP CPNS 2021 yang bisa anda lakukan pendaftran tahun 2021-2022 ini.
Pada tahun lalu kami juga sudah update soal SKB Pamong Praja dengan judul Kumpulan soal SKB Terlengkap di website Guruyes.com ini sehingga yang itu juga menjadi referensi untuk latihan soal berserta jawabannya.
Materi SKB Polisi Pamong Praja (Satpol PP) CPNS
Materi SKB Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam pelaksanaan seleksi kompetensi bidang diatur dalam Surat-Menteri-PanRB-No.-B750M.SM01.002020 tentang Materi SKB. Materi SKB khusus untuk formasi Satpol PP seperti dalam capture di bawah ini.
Dalam lampiran Surat-Menteri-PanRB-No.-B750M.SM01.002020 tedapat 3 jabatan dalam Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu; (1) Polisi Pamong Praja Ahli Madya; (2) Polisi Pamong Praja Pemula; (3) Polisi Pamong Praja Terampil. Adapun Materi SKB untuk ketiga jabatan Satpol PP tersebut relatif sama, sebagaimana kami cantumkan dalam tabel berikut:
| Jabatan | Materi |
(1) Polisi Pamong Praja Ahli Madya;
(2) Polisi Pamong Praja Pemula;
(3) Polisi pamong Praja Terampil.(Sumber referensi: Permenpan-RB Nomor 4 Tahun 2014) | (a) Tindakan non yustisi;
(b) Penindakan yustisi;
(c) Rencana Induk (master plan);
(d) Patroli;
(e) Pengamanan dan Pengawalan;
(f) Pengendalian massa;
(g) Deteksi dini;
(h) Pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan Linmas |
Berikut kami uraikan materi-materi soal SKB Polisi Pamomg Praja (Satpol PP) berdasarkan sumber referensi di atas.
Materi SKB Polisi Pamong Praja; Tindakan Non Yustisi
Satpol PP dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah (“Perda”) dan Peraturan Kepala Derah (“Perkada”), menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempunyai kewenangan melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
Pengertian dari tindakan penertiban non-yustisial adalah;
Penindakan dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat dan badan hukum untuk menyelesaikan hal yang dilanggar tanpa melalui proses pengadilan.
Tindakan ini biasanya dilakukan dengan cara memberikan batas waktu kepada pelanggaran peraturan daerah atau peraturan kepala daerah untuk menyelesaikan surat izin/surat keterangan yang seharusnya dimiliki oleh masyarakat atau badan hukum yang dilanggar.
Materi SKB Polisi Pamong Praja Penindakan Yustisi
Penindakan Yustisial, yaitu penindakan dengan menempuh jalur pengadilan. Yang ditindak adalah warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Dan yang dimaksud dengan ”menindak” adalah melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran Perda untuk diproses melalui peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Tindakan yang dimaksud salah satunya adalah tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.
Yang dimaksud dengan “tindakan penyelidikan” adalah tindakan Pol PP yang tidak menggunakan upaya paksa dalam rangka mencari data dan informasi tentang adanya dugaan pelanggaran Perda dan/atau Perkada, antara lain mencatat, mendokumentasi atau merekam kejadian/keadaan, serta meminta keterangan.
Materi SKB Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi kegiatan;
a. deteksi dan cegah dini;
b. pembinaan dan penyuluhan;
c. patroli;
d. pengamanan;
e. pengawalan;
d. penertiban; dan
e. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
Materi SKB Patroli Satpol PP
Peran Polisi Pamong Praja dalam rangka penegakkan Peraturan Daerah, antara lain dengan melakukan kegiatan penyuluhan, mengadakan operasi dengan sistem stasioner, operasi dengan sistem hunting (mobil), mengadakan patroli – patroli rutin
dan kewilayahan, mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan, pembinaan sarana lalu lintas”.
Berikut contoh kegiatan operasi patroli Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah;
a. Operasi Pekat (Penyakit Masyarakat) dilakukan 1 (satu) minggu sekali.
b. Operasi Penertiban IMB (ijin mendirikan bangunan) dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
c. Operasi Penertiban reklame dilakukan 1 (satu) bulan sekali.
d. Operasi Penertiban PKL (pedagang kaki lima) dilakukan 1 (satu) Minggu sekali.
e. Patroli rutin terhadap para pelanggan Peraturan Daerah dilaksanakan secara rutin setiap hari pagi, sore dan malam.
Materi SKB Rencana Induk (Master Plan)
Berikut adalah contoh rencana induk (Master Plan) selama satu tahun anggaran. Misal dalam tahun anggaran 2021 melakukan kegiatan di bidang pembinaan (preventif) maupun penindakan (represif) sebagai berikut:
a) Penyuluhan kepada masyarakat terutama kepada pengusaha dan awak kendaraan angkutan umum, dan masyarakat yang lain baik di tempat maupun di lapangan melalui surat-surat edaran, selebaran, spanduk, sticker dan siaran keliling serta radio.
b) Mengadakan operasi dengan sistem stasioner yang meliputi :
- Operasi kendaraan umum/lalu lintas
- Operasi penertiban becak
- Operasi KTP
c) Operasi dengan sistem mobil (hunting) yang meliputi :
- Operasi penertiban lalu lintas
- Operasi Yustisi Kebersihan dan Tertib Pedagang Kaki Lima
- Operasi penertiban IMB
- Operasi penertiban spanduk
- Operasi minuman keras.
d) Mengadakan patroli-patroli rutin terhadap pelanggaran produk Hukum Daerah.
e) Mengadakan penjagaan tempat-tempat rawan pelanggaran
f) Mengadakan patroli kewilayahan.
g) Pembinaan sarana lalu lintas
h) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
i) Pengiriman personil Polisi Pamong Praja dalam diklat teknis maupun fungsional.
j) Pembinaan dan pendekatan teknis bagi personil Polisi Pamong Praja.
Operasional dan Prosedur Tugas Satpol PP
Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah oleh Polisi Pamong Praja harus sesuai dengan prosedur yang ada. Beberapa prosedur operasional yang harus diikuti di antaranya:
a. Investasi para pelanggar Peraturan Daerah atau Perda
b. Pembinaan dengan pendekatan kemanusiaan
c. Pemanggilan atau teguran.
d. Koordinasi dengan instansi terkait.
e. Operasi preventif non yustisia atau pengambilan (penyitaan) barang
f. Kelengkapan administrasi (surat tugas)
g. Pembuatan berita acara pengambilan barang.
Materi SKB Perencanaan Tugas Polisi Pamong Praja
Dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan perlu adanya kemampuan untuk
menyusun strategi, baik pre-emtif, pre-ventif, berupa:
1) Tujuan yang akan dicapai dalam penegakan suatu Perda.
2) Konsep kegiatan yang akan dilaksanakan termasuk didalamnya cara bertindak dengan sasaran yang telah ditetapkan.
3) Kekuatan yang akan digunakan dalam penegakan Perda.
4) Menentukan konsep pengendalian yang dilakukan, agar semua kegiatan yang dilaksanakan dapat terkontrol dengan baik sehingga akan membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan.
Prinsip Pengorganisasian Tugas Satpol PP
Dalam rangka pelaksanaan penegakan Perda perlu adanya pengorganisasian sehingga akan dapat ditentukan secara pasti, siapa berbuat apa, siapa bekerja sama dengan siapa serta bertanggung jawab kepada siapa, dengan tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam pengorganisasian, yakni:
1) Adanya kesatuan perintah.
2) Adanya pembagian tugas yang jelas.
3) Terjaminnya rentang kendali yang efektif.
4) Penyelenggaraan pendelegasian wewenang yang jelas.
5) Adanya lapis kekuatan dan lapis kemampuan guna keperluan back up dalam pelaksanaan tugas.
Pedoman Pelaksanaan Tugas Satpol PP
Dalam pelaksanaan penegakan suatu Perda tentunya berpedoman pada hal-hal yang sudah direncanakan, dengan menggunakan kekuatan yang telah dipersiapkan
sebelumnya sebagaimana tertuang dalam surat perintah yang berisikan antara lain:
1) Tugas apa yang akan dilaksanakan.
2) Mengapa tugas itu harus dilakukan.
3) Apa sasaran yang akan dicapai.
4) Bagaimana tindakan yang harus dilakukan.
5) Siapa penanggung jawab kegiatan.
Soal-soal SKB Satpol PP
Contoh soal SKB Satpol PP Materi Penindakan Non Yustisi
Soal nomor 1
Perhatikan contoh studi kasus berikut!
Sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten X Anda diberi tugas menggelar razia tempat hiburan yang telah terbukti habis masa ijin operasionalnya.
Dalam razia tersebut pimpinan operasi Anda memberikan sejumlah nasehat dan penjelasan kepada pemilik tempat hiburan agar segera mengurus kembali ijin operasionalnya dalam batas waktu tertentu.
Berdasarkan kasus di atas, maka razia yang dilaksanakan termasuk ke dalam kategori ….
A. Operasi terencana non yustisi
B. Operasi situasional non yustisi
C. Penindakan kondisional non yustisi
D. Penindakan preventif non yustisi
E. Penindakan kondisional non preventif
Jawaban: D
Pimpinan operasi memberikan nasehat dan penjelasan untuk mengurus kembali perizinan dalam batas waktu tertentu termasuk ke dalam operasi prevenif non yustisi.
Soal nomor 2
Para pelanggar peraturan daerah diberikan surat pernyataan untuk ditandatangani. Dalam surat tersebut tercantum klausa bahwasanya para pelanggar bersedia dan sanggup untuk menaati, mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu paling lama ….
A. 15 hari sejak razia dilaksanakan
B. 15 hari terhitung H+1 razia dilaksanakan
C. 15 hari setelah surat ditandatangani
D. 15 hari setelah penyegelan
E. 15 hari setelah dibuatkan berita acara
Jawaban: C
Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP, maka pelanggar peraturan diberikan waktu untuk melaksanakan ketentuan dalam 15 (lima belas) hari, terhitung sejak penandatangan surat pernyataan pelanggar peraturan.
Soal nomor 3
Berdasarkan soal nomor 2, apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan dimaksud, maka diberikan surat teguran pertama dengan tenggat waktu ….
A. 7 hari
B. 5 hari
C. 4 hari
D. 3 hari
E. 2 hari
Jawaban: A
Apabila dalam waktu tersebut pelanggar tidak melaksanakan surat pernyataan maka akan diberikan surat teguran;
pertama dengan tenggat waktu 7 (tujuh) hari
kedua dengan tenggat waktu 3 (tiga) hari
ketiga dengan tenggat waktu 3 (hari) hari
Soal nomor 4
Di bawah ini adalah ketentuan umum dalam tugas penegakkan peraturan daerah oleh Satpol PP, kecuali ….
A. Razia dilakukan setelah mendapat izin badan hukum setempat
B. Setiap penindakan dilakukan dengan tidak melanggar HAM
C. Setiap penindakan mempunyai landasan hukum
D. Setiap penindakan tidak menimbulkan korban/kerugian pada pihak manapun
E. Setiap penindakan dilaksanakan sesuai prosedur
Jawaban: A
Ketentuan umum dalam menjalankan tugas menegakkan peraturan daerah disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Polisi Pamong Praja.
Kecuali option A, semua option tercantum dalam ketentuan umum tersebut.
Soal nomor 5
Proses pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Permendagri No 54 tahun 2011 dapat dilakukan dengan cara ….
A. Represif dan regulatif
B. Formal dan informal
C. Formal dan non formal
D. Preventif dan kuratif
E. Normatif dan regulatif
Jawaban: B
Dalam rangka pembinaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu formal dan informal.
Contoh soal SKB Satpol PP Materi Penindakan Yustisi
Contoh soal 6
Operasi yustisi penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dilakukan setelah memenuhi unsur-unsur yang menjadi persyaratan dilakukannya operasi, yaitu ….
A. Telah ditemukan Pelanggaran Perda
B. Telah ditemukan pelanggaran Keputusan Kepala Daerah
C. Telah dilakukan teguran I
D. Telah dilakukan teguran II
E. Semua jawaban
Jawaban: E
Persyaratan dilakukannya operasi yustisi adalah:
(1) Telah ditemukan Pelanggaran Perda dan Keputusan Kepala Daerah
(2) Telah dilakukan teguran I dan II
Soal nomor 7
Tujuan disusunnya standar operasional prosedur Satpol PP adalah ….
A. Sebagai pedoman pengamanan obyek operasi
B. Sebagai pedoman pengamanan subyek operasi
C. Sebagai pedoman dalam menerima perintah dari gubernur/bupati
D. sebagai pedoman melaksanakan tugas
E. Sebagai pedoman menjaga hubungan baik dengan sasaran operasi
Jawaban: D
Standar operasional prosedur adalah serangkaian prosedur yang berisi tentang tata cara dalam melaksanakan suatu tugas.
Soal nomor 8
Perhatikan pernyataan berikut ini!
(1) Pemberitahuan kepada masyarakat dan badan hukum
(2) perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak terkait
(3) Pemantauan
(4) Membacakan/menyampaikan Surat Perintah Penertiban.
(5) Menentukan waktu kegiatan penertiban
Pernyataan di atas yang merupakan SOP penertiban paksa ditunjukkan oleh nomor ….
(A) 1, 2, 4
(B) 1, 2, 4, 5
(C) 1, 2, 3
(D) 1, 2, 3, 4, 5
(E) 1, 2, 3, 5
Jawaban: E
Berdasarkan Permendagri No 54 Tahun 2011 tentang SOP Satpol PP, standar operasional prosedur pra penertiban paksa ditunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 5.
Soal nomor 9
Suatu situasi/kondisi yang apabila tidak dilakukan operasi yustisi dikhawatirkan akan menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan definisi dari ….
A. Potensi gangguan
B. Ambang gangguan
C. Gangguan nyata
D. Target operasi
E. Sasaran operasi
Jawaban: B
Pernyataan dalam soal merupakan pengertian dari ambang gangguan
Soal nomor 10
Di bawah ini pernyataan yang tidak tepat mengenai teknis operasional dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah ….
A. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
B. Memberikan teguran ketiga kepada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.
C. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu tiga hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
D. Memberikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) hari agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
E. Apabila setelah surat peringatan kedua tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
Jawaban: E
Pernyataan yang seharusnya adalah; apabila setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.
Contoh soal SKB Satpol PP Materi Operasi
Soal nomor 11
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan adalah ….
A. Satpol PP
B. PPNS
C. Sekda
D. BKD
E. Pengawas PNS
Jawaban: B
Sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Soal nomor 12
Tata urutan tindakan atau bentuk aksi taktis yang dipilih untuk diterapkan dalam operasi yustisi disebut ….
A. Cara bertindak
B. Rencana operasi
C. Standar operasi
D. Target operasi
E. Prosedur operasi
Jawaban: A
Pernyataan dalam soal merupakan pengertian dari cara bertindak dalam operasi.
Soal nomor 13
Kuratif merupakan cara bertindak yang dilakukan dalam operasi yustisi berbentuk ….
A. Pertolongan
B. Penyelamatan
C. Pemulihan keamanan
D. Pengembalian ke situasi normal
E. Jawaban a dan b benar
Jawaban: E
Cukup jelas!
Soal nomor 14
Rehabilitasi merupakan upaya yang dilakukan dalam operasi yustisi untuk tujuan ….
A. Pemulihan keadaan
B. Pengembalian situasi ketertiban seperti semula
C. Pertolongan
D. Penyelamatan
E. Jawaban A dan B benar
Jawaban: E
Cukup jelas!
Soal nomor 15
Kegiatan razia dan penampungan sementara kepada pengemis, gelandangan, maupun wanita tuna susila termasuk dalam kategori pembinaan tertib sosial yang bersifat ….
A. preventif
B. represif
C. rehabilitasi
D. persuasif
E. regulatif
Jawaban: B
Razia dan proses penampungan sementara termasuk dalam kategori tindakan represif
Contoh soal SKB Satpol PP Materi Kepegawaian
Soal nomor 16
Di bawah ini adalah tugas, tanggungjawab dan wewenang Satpol PP yang tepat berdasarkan ketentuan, kecuali ….
A. Penegakan Peraturan Daerah
B. Penegakan Peraturan Kepala Daerah
C. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman
D. Perlindungan masyarakat
E. Penegakan Permendagri
Jawaban: E
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, anggota satpol PP memiliki tugas sebagaimana option; A, B, C, dan D. Sedangkan option E tidak termasuk. Silahkan Anda merujuk ke PP tersebut melalui link ini.
Soal nomor 17
Pernyataan berikut ini yang tidak tepat adalah ….
A. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Perda provinsi dan Perda kabupaten/kota
B. Satpol PP provinsi bertanggung jawab kepada gubernur melalui Sekda provinsi
C. Satpol PP kabupaten/kota bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekda kabupaten/kota.
D. Satpol PP melaksanakan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
E. Pembentukan Satpol PP ditetapkan dengan Permendagri
Jawaban: E
Cukup jelas!
Soal nomor 18
Status kepegawaian Satpol PP adalah ….
A. ASN provinsi
B. ASN kabupaten/kota
C. ASN Kemendagri
D. Jawaban A dan B benar
E. ASN Non-departemen
Jawaban: D
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP merupakan aparat daerah (provinsi dan kabupaten/kota)
Soal nomor 19
Dalam melaksanakan tugas Satpol PP mempunyai fungsi sebagaimana berikut, kecuali ….
A. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada
B. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada
C. pengawasan kepala daerah
d. pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada
e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah
Jawaban: C
Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6.
Soal nomor 20
Berikut ini yang merupakan kegiatan polisi pamong praja yang berkaitan dengan sub unsur penegakan peraturan daerah, kecuali….
A. melakukan patroli
B. menjadi saksi dalam persidangan
C. melakukan tindakan non yustisi
D. melakukan tindakan yustisi
E. mengikuti sosialisasi peraturan daerah
Jawaban: A
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, disebutkan tentang rincian kegiatan pada sub unsur penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
Berikut yang termasuk kegiatan pada sub unsur penegakan peraturan daerah: (1) melakukan tindakan yustisi; (2) menjadi saksi dalam penyidikan; (3) menjadi saksi dalam persidangan; (3) melakukan tindakan non yustisi;
(5) mengikuti sosialisasi peraturan daerah/peraturan kepala daerah; (6). melakukan analisis aspek sanksi dalam peraturan daerah; (7) mengikuti penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah; (8) mengevaluasi permasalahan penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah;
Link Download Soal SKB Satpol PP
Diatas sudah terdapat 20 soal seleksi kompetensi bidang atau SKB Polisi Pamong Praja berserta kunci jawabannya, untuk kelanjutan soal-soal lainnya bisa kalian unduh dengan menekan tombol download dibawah ini.
Jika anda baru pertama kali mendownload file disitus web ini silakan dibaca terlebih dahulu panduan downloadnya supaya tidak mengalami kebingungan ketika mendownload file. Baca : cara download.
Download Soal 21-50 + Kunci
Tambahan 100 Soal dan jawabannya untuk SKB Satpol PP bisa anda klik pada tombol download berikut:
Download 100 Soal Satpol PP + Kunci
Demikian pembahasan kali ini mengenai soal-soal seleksi kompetensi dasar (SKB) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilengkapi dengan kunci jawabannya. Walapun sudah ada kunci jawabannya admin harapkan anda tetap menelaah jawaban yang diberikan karena bisa saja kurang tepat. Akhir kata, semoga apa yang admin bagikan dapat bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya.
Baca juga: Unduh Materi dan Soal SKB CPNS Semua Formasi Terbaru
Rekomendasi artikel untuk anda :
